Dimensi Komunitas §  keteladanan dari tokoh pemerintahan dan masyarakat;Kemendagri: (1) peran masyarakat desa dalam konservasi, restorasi, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas ekosistem; (1.) berdikari dimensi sosial: §  respon terhadap menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial baik berbasisidentitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas sosial;(1) pelayanan publik yang merata dan berkesetaraan; (bobot: 30) (2) ekosistem desa sebagai “rumah bersama” bagi warga desa dan antar-desa; berbagi dalam kehidupan sosial dan budaya, pengakuan (rekognisi) sebagai warga bangsa§  lemahnya budaya kewargaan;(3) desa mempromosikan program desa untuk menguatkan partisipasi warga §  Indonesia sebagai masyarakat plural mengembangkan wawasan dan praktik pembelajaran multikulturalisme;Kemendes (bobot: 25) §  kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi sosial;(2) tata pemerintahan desa yang demokratis §  meluasnya kesenjangan atau disparitas sosial antar pelaku ekonomi, antardaerah, antarbidang, antarsektor, dan antarwilayah; (3) sekolah lapang; (4) Pengembangan pusat pembelajaran masyarakat; (5) kapasitas digital dalam membangun kebersamaan LHK (bobot 25) (6) kebijakan keberlanjutan atas ekosistem lingkungan dan hutan; (7) kebijakan inklusi dan partisipasi warga desa dalam kawasan-kawasan khusus Komnas HAM (8) kebijakan perlindungan hak-hak masyarakat desa dan/atau lokal KKP (bobot 10) (8) kebijakan kelautan komprehensif, termasuk dalam unit desa (2) berdikari dimensi ekonomi: §  kebijakan pembangunan berkeseimbangan antara berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan pemerataan;Kemendagri: (1) peran masyarakat desa dalam kegiatan dan program desa, termasuk yang bersifat keunggulan atau keunikan; berdaulat dalam kehidupan sosial-ekonomi, berprestasi dalam kesejahteraan dan pendidikan §  kebijakan yang semakin mengurangi secara bijaksana terhadap sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah tertentu;(1) pelayanan publik yang memfasilitasi kesetaraan, termasuk pendidikan dan antar-kawasan, dan yang memfasilitasi kesempatan yang semakin terbuka dan setara atas kegiatan ekonomi(2) kawasan desa sebagai kawasan kedaulatan pangan oleh warga desa; §  upaya sistematis mengurangi kesenjangan atau disparitas sosial antar pelaku ekonomi, antardaerah, antarbidang, antarsektor, dan antarwilayah;(3) warga desa aktif dalam membangun kesejahteraan dan pendidikan sebagai dasar emansipasi ekonomi §  kebijakan ekonomi tidak hanya bertumpu pada sektor ekstraktif yang sebenarnya sektor ini kurang mengembangkan nilai tambah (terkait TFP/total factor productivity); §  pengurangan signifikan tingkat korupsi dan ekonomi rente yang mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi yang berimbas pada kesenjangan sosial;Kemendes (bobot: 25) §  kerangka regulasi yang mendorong kemandirian ekonomi dan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional;(2) tata kelola pembangunan desa yang berkeadilan sosial; §  kebijakan afirmasi yang mendorong inklusi ekonomi.(3) penguatan pencapaian SDGs desa; (4) keragaman produksi masyarakat (5) akses pusat perdagangan dan pasar; (6) akses logistik; (7) akses perbankan dan kredit; (8) keterbukaan wilayah LHK (bobot 25) (9) kebijakakeberlanjutan atas ekosistem lingkungan dan hutan berikut sisi keamanan dan keberlanjutan finansial; Komnas HAM (8) pemanfaatan dan ekonomi berbasis sumber daya alam yang memperhatikan generasi mendatang (keadilan antar-generasi) KKP (bobot 10) (8) kebijakan kelautan komprehensif, termasuk dalam unit desa, termasuk mengenai penguatan kebijakan berkelanjutan dalam tiap-tiap rantai nilai (3) berdikari dalam dimensi budaya: §  desa sebagai habitus dari perilaku kebajikan dan saling membangun di ruang publik; Kemendagri: (1) peran masyarakat desa dalam kegiatan dan program desa yang membangun kearifan lokal warisan sekaligus proyeksi kebersamaan warga desa’; kearifan lokal yang memuliakan martabat manusia, membangun pengetahuan (knowledge management) yang memampukan warga desa membangun diri mereka sendiri secara berkelanjutan.§  apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik baik;(1) pelayanan publik yang memfasilitasi keunikan kehidupan budaya; (2) kawasan desa sebagai kawasan pengetahuan tradisional, termasuk dalam hal keunikan warga desa terkait; §  pengarusutamaan keteladanan Pancasila di ruang publik terutama di desa;(bobot: 30) §  keteladanan dari tokoh pemerintahan dan masyarakat; §  nilai atau ideologi yang mengakui dan membangun kebersamaan atas keagamaan kesukuan, golongan, dan kelas sosial;Kemendes (bobot: 25) §  budaya kewargaan dalam kehidupan desa;(2) literasi desa; §  wawasan dan praktik pembelajaran multikulturalisme (3) kapasitas digital dalam mendukung penguatan pengetahuan tradisional; (4) desa adat sebagai wujud pengakuan sekaligus proses menuju emansipasi desa; LHK (bobot 25) (5) pengakuan satua adat dan komunla atas alas ekosistem Komnas HAM (8) pemanfaatan dan ekonomi berbasis sumber daya alam yang memperhatikan generasi mendatang (keadilan antar-generasi) KKP (bobot 10) (8) kebijakan kelautan komprehensif, termasuk dalam unit desa, termasuk mengenai satuan lokalitas, tradisional, setempat, dan nomadik